Tulang Bawang Barat, lampungvisual.com-
Pemkab Tulangbawang Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kegiatan berlangsung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Rabu, (6/02/2019).
Dalam sambutannya Bupati Tulangbawang Barat mengatakan, Kegiatan Musrenbang tersebut, merupakan program rutin tahunan, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme perencanaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
“Mekanisme semacam ini tidak lain adalah merupakan perwujudan dari sebuah proses perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan yang kita kenal dengan istilah pendekatan teknokratis, partisipatif, politik dan Top Down-Botton Up yang kemudian dirangkum menjadi usulan rencana kerja kecamatan. Sinkronisasi usulan rencana kerja kecamatan merupakan hasil kesepakatan program prioritas kecamatan yang dipadukan dengan hasil Musrenbang tingkat tiyuh yang telah dilaksanakan sebelumnya,”ungkapnya.
Masih menurut bupati, pembangunan tentu saja tak lepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun disusun. Selain itu, APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2019 ini tetap disusun melalui pendekatan anggaran pro rakyat, dimana belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung, yaitu untuk belanja langsung sebesar Rp 575,48 milyar atau 53,60%, sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 498,27,98 milyar atau 46,40% dari total Rp 1,073 Trilyun.
“Namun demikian, kita tetap menyadari bahwa APBD kita masih belum bisa mencukupi semua kebutuhan pembangunan, meski Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah berupaya melaksanakan anggaran berimbang, dengan menekan pengeluaran pos belanja tidak langsung, terutama dari belanja pegawai yang sifatnya tidak penting, yang dapat kita gunakan untuk membiayai pos belanja langsung, terutama untuk membiayai pembangunan sarana fisik infrastruktur, sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat,”ujarnya.
Bupati memaparkan, berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah, yang telah dirasakan dan adanya perubahan yang lebih baik, seperti,Insfrastruktur
Karena infrastruktur merupakan salah satu faktor pembangkit perekonomian suatu wilayah, dengan tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Pembangunan Infrastruktur sebaliknya diarahkan sebagai pengembangan pusat kegiatan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman untuk melayani kegiatan pelayanan pemerintahan, pelayanan dan jasa ekonomi, terutama untuk akses transporasi hasil bumi masyarakat, dalam konteks ini kecamatan ini juga diharapkan dapat menjadi daerah penyangga bagi kecamatan lainnya..
Kemudian, bidang Pendidikan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan sektor pendidikan akan terus kita tingkatkan, baik melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan maupun peningkatan mutu dan kualitas pendidik.
