Lampung Barat, lampungvisual.com-
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi langsung menyerahkan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018 kepada pemerintah daerah di wilayah I, di Golden Tulip Galxy Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan Rabu 6 Februari 2019.
Penghargaan kategori “B”untuk Kabupaten Lampung Barat langsung diterima oleh Wakil Bupati Drs. H. Mad Hasnurin didampingi Kepala Bappeda Ir. Okmal, Inspektur Ir. Natadjudin Amran dan Asissten Bidang Administrasi umum Ir. Noviardi Kuswan.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bappeda Ir. Okmal, bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHESAKIP) tahun 2018 kepada 150 Pemerintah Kabupaten Kota dan 10 pemerintah Provinsi di Wilayah Regional.
“Pada penyerahan hasil evaluasi tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kembali memperoleh predikat nilai (B) dengan Skor 62,58 point, mengalami peningkatan 2,15 point dari tahun sebelumnya yaitu skor 60,43 point, ” ujarnya.
Saat dikonfirmasi Wakil Bupati Lambar menyampaikan, bahwa penghargaan ini untuk seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat karena pencapaian ini adalah hasil kerjasama dari seluruh pihak yang ada di Pemkab Lambar dalam menjalankan program kerja pemerintah dalam melayani aktifitas public.
Kemudian, SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
“Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya,” tutupnya.
Dalam sambutannya Menteri Penerapan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Komjen. Pol. Drs. Safruddin,M.Si, menyampaikan, bahwa tahun 2019 merupakan periode dan iklim yang tepat untuk memulai resolusi kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya, untuk ASN agar selalu adaptif terhadap perubahan, untuk selalu bekerja keras,inovatif dan kreatif dalam menjalankan program kerja pemerintah, sehingga pembangunan dan pusat dan daerah dapat berjalan cepat, tepat dan akurat menyentuh “Segitiga Harapan” yaitu Harapan Publik, Harapan Sektor Privat dan Harapan Pemerintah sendiri.
Pihaknya kembali menegaskan, bahwa keseriusan dan komitmen Bupati,Walikota dan Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi.
“Kepala Daerah diharapkan memberikan perhatian untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi kepada hasil serta manfaatnya.
Menpan RB menyarankan agar segera lakukan replikasi keinstansi pemerintah lain yang sudah lebih baik dalam penerapan SAKIPnya,” tegasnya.
Penulis: (Dnl)
Editor: Basri
1,119 kali dilihat
