Sekdakab Way kanan pimpin Rapat E-Budgeting dan Forum Grup Discusion

WAY KANAN

Way Kanan: Lampungvisual.com-

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Way Kanan Saipul memimpin rapat koordinasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta focus group discussion (FGD) di Kantor BKPAD setempat, Senin (16/4)

Pada rapat tersebut dibahas tentang rencana aksi pemberantasan korupsi yaitu perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, sinkronisasi perencanaan serta penganggaran berbasis elektronik sekaligus jadwal dan target pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi.

“Untuk penerapan dan pelaksanaan hal ini perlu adanya komitmen yang disepakati secara bersama untuk pencapaian kinerja yang terintegrasi sesuai dengan harapkan. Harapannya adalah setelah terciptanya komitmen bersama agar dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah,” Ujar Sekdakab.

Baca Juga:  Wabup Ali Rahman : Ibadah Tanpa Ilmu Akan Sia-sia

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Way Kanan, Ade Cahyadi, memaparkan bagaimana penganggaran berbasis elektronik e-budgeting dimana dalam aplikasi tersebut dibutuhkan komitmen, proses, teknologi yang memadai serta sumber daya manusia yang mumpuni.

Dengan penerapan e-budgeting, selain kepala daerah, kata dia, wakil kepala daerah, TPAD mempunyai otoritas mengakses aplikasi e-budgeting sesuai dengan kewenangan dan terhadap proses APBD. Kepala SKPD juga dapat mengakses sampai dengan rincian belanja pada SKPD masing-masing, dan masyarakat dapat mengakses anggaran kabupaten sampai dengan jenis belanja sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Baca Juga:  Bunda PAUD Way Kanan Membuka Pesta Pra Siaga dan Siaga.

“Kelebihan yang dimiliki oleh e-budgeting yaitu proteksi anggaran serta pengawasan atas anggaran, efektif, efisien dan tepat sasaran, PAGU berdasarkan analisa standar belanja, kesegaraman harga dan standar biaya, disiplin dan tepat waktu, penyimpanan dokumen secara elektronik, kejelasan penyusuan anggaran dan masyarakt dapat mengawasi proses anggaran APBD,”  Ujar Dia.(Fikri).

 2,147 kali dilihat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.