Tulang Bawang Barat, lampungvisual.com-
Dalam rangka serap aspirasi DPRD Tub aba daerah pemilihan (Dapil) II kecamatan Tumijajar dan Tulangbawang Udik, Gunawan Agung Kuncoro, SH menyerap aspirasi warga Kartasari kecamatan Tulangbawang Udik. Acara tersebut digelar di kediaman Kepalo Tiyuh Karta Sari, Turunan Mega, Jumat (29-3-2018).
Dalam sambutannya kepalo tiyuh Kartasari Turunan Mega meminta kepada pemda agar dalam pengelolaan dana desa pihak BPMPT, Adwil dan Kabag hukum harus singkron. Karena selama ini membingungkan para kepalo Tiyuh.
“Jujur saja saya katakan, selama ini banyak keluhan kami terkait birokrasi pelaporan dana desa. termasuk adanya titipan program dari dinas, contohnya dinas kesehatan kita disuruh membangun posyandu, MCK.
Selain itu, menurut Minak Saleh sapaan akrabnya Turunan Mega, menururkan jalan Kartasari belum sepenuhnya di bangun oleh Dinas PUPR Tubaba.
“Untuk menjaga nama baik pak Bupati, tolong pak Gunawan sampaikan ke pemda ADD 2017 yang belum terbayar segera dicairkan, saya yakin pak bupati tidak tahu kalau santernya begini. karena selama ini kami hanya menerima siltap aja yang diterima sekitar 100 juta, sisanya pemda masih punya hutang kepada Tiyuh,”ungkapnya.
Semenatara itu, salah satu guru honor di SDN Karta Sari meminta honor atau insentif dari daerah agar dibayarkan lagi. Karena sejak dua tahun terakhir honor tersebut tidak cair.
“Kami harapkan kepada pemda agar memberikan honor kepada kami yang Rp.150 perbulan.
Anggota DPRD dapil II asal partai NasDem Gunawan Agung Kuncoro, SH, menjawab pertanyaan peserta reses dan berjanji akan menyampaikan kepada dinas terkait.
“Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah berani berkata benar jika itu benar dan jika salah katakan salah. Keluhan kepalo tiyuh ini merupakan tamparan bagi kami, dan tugas paling utama kami adalah mendengar aspirasi masyarakat.
“Akan saya pertanyakan terkait ADD yang bermasalah, dan akan kita panggil BPMPT, terkait ADD, ada kendala apa kok tidak cair semua, masak hanya siltap saja yang cair,”pungkasnya.
Masalah titipan program dinas kesehatan kalau memang ada itu tidak dibenarkan, karena tiap tahun dinas kesehatan ada anggaran. (GS).
11,179 kali dilihat
