Penyebab Banjir di Pandeglang tidak hanya diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan

Penyebab Banjir di Pandeglang tidak hanya diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan
(Bupati Pandeglang Akui Penyebab Banjir Berasal Dari Aliran Sungai)
JAWA TENGAH NASIONAL

Panegelang, lampungvisual.com-
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku bahwa persoalan banjir di wilayah selatan Pandeglang, semata-mata tidak hanya diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan saja. Pendangkalan pada aliran sungai yang melewati beberapa kecamatan di wilayah selatan Pandeglang tersebut. Diungkapkannya, juga sebagai salah satu faktor penyebabnya.

Padahal selama ini menurut Irna, pihaknya sudah kerap menjalin koordinasi dengan instansi terkait, khususnya untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah Pandeglang. Koordinasi tersebut dilakukannya, lantaran Pemkab Pandeglang dalam hal ini, tidak memiliki kewenangan penanganan atas sejumlah sungai yang mengaliri Pandeglang itu.

“Kan saya juga koordinasi, karena memang curah hujan debitnya sangat tinggi. Karena kewenangan sungai sama sekali tidak ada di kita. Adanya di provinsi dan pusat,” katanya. Seperti dikutip dari laman siberindo.co Jejaring lampungvisual.com. Sabtu (30/1/2021).

Irna berharap Pemprov Banten dan pemerintah pusat, segera melakukan tindakan penanganan masalah banjir. Mengingat banjir tidak hanya merendam pemukiman warga, tetapi areal persawahan juga ikut terdampak. Padahal, Pandeglang merupakan lumbung pangan Banten dan nasional.

“Karena kami merupakan lumbung pangan Provinsi Banten loh, hampir 34 persen (kontribusinya). Kan khawatir, mungkin mereka sudah tumbuh ada yang 4 minggu padinya. Ini kan mengganggu produktivitas pangan. Provitasnya juga akan terganggu,” lanjutnya.

Dia mengaku sudah berkali-kali memohon kepada Pemprov Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), untuk menormalisasi sejumlah aliran sungai, seperti Sungai Cilemer dan Cilatak. Namun sampai saat ini, permohonan itu belum juga terealisasi.

“Koordinasi dan usulan tiap tahun kami sampaikan ke provinsi. Tapi kan ga mungkin juga masyarakat tahu. Masyarakat tahu nya itu tanggung jawab Pemkab. Tapi kami paham, mungkin fiskal terbatas. Tapi prioritas lah. Kalau usulan kami dari 4 tahun sama, wayahna (mohon pengertiannya),” tutup Irna. (*/cr3).

Loading

Tagged