Lampung Utara, lampungvisual.com
Pemerintah daerah Lampung Utara akan membayar kekurangan dari pembayaran siltap kepala desa selama dua bulan. Sesuai hasil rapat bersama kepala desa dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Pihak keuangan berjanji, dalam lima hari kerja penyalurannya diselesaikan.
Kepala desa di wilayah Kabupaten Lampung Utara patut bersyukur. Pasalnya pemerintah daerah segera mencairkan anggaran siltap, dalam anggaran alokasi dana desa (ADD). Sehingga mereka bisa bernafas lega.
“Akan kita bayarkan 2 bulan siltap ADD. Semuanya,” kepala badan pengelola keuangan dan aset (BPKA), Mikael Saragih menanggapi kurang bayar dana gaji, atau penghasilan tetap (siltap) kepala desa periode Agustus – September 2023, Kamis, (14/12/2023).
Menurut Saragih sampai dengan saat ini pemerintah daerah telah menyelesaikan persoalan kurang salur selama 11 bulan, dalam kurun waktu satu tahun, atau tahun 2023.
Dan yang telah diproses di bank, itu ada 5. Sementara itu, di badan pengelolaan keuangan dan aset ada 38 desa. Sesuai pengajuan dilakukan oleh pemerintah desa.
“Kita baru menerima pengajuan dari PMDT itu, jadi butuh proses. Sebab, ini bukan uang jatuh dari langit, karena harus dipertanggung jawabkan” terangnya.
Dan berharap kepada aparat desa, pemdes dapat melengkapi seluruh syarat dalam proses pencairan. Bukan hanya alokasi dana desa, namun juga lainnya. Sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari.
“Lengkapi semua persyaratan dalam pengajuan. Jangan sampai selip, sebab semua harus dipertanggung jawabkan, baik dunia maupun akhir,” tambahnya menirukan penuturan kepala daerah.
Sebelumnya, sebanyak 202 dari 232 desa, baru mengajukan pencairan alokasi dana desa tahun 2023 periode Agustus – September 2023. Khususnya dana penghasilan tetap, siltap kepala desa.
“Sesuai janjinya, dua bulan dana siltap akan dibayarkan oleh pemerintah daerah,” ujar Ketua Apdesi Lampura, Hendri Kalnopi.
Hendri berujar anggaran tersebut cukup penting, dalam mendukung kinerja aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga perlu disalurkan.”Ini adalah penunjang, kami aparat desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” timpal Penasehat Apdesi Lampura, Rudi Padli.
(Andrian Folta)
