LAMPUNG TENGAH, (LV)-Kondisi jalan di pertigaan Poncowati yang selalu padat setiap hari kerja diperparah dengan adanya gapura dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memakan badan jalan di kiri kanannya.
Akibatnya jalur tersebut hanya dapat dilalui oleh satu kendaraan roda empat secara bergantian. Belum lagi apabila bus sekolah yang berasal dari beberapa perusahaan melintas maka jalan tersebut semakin sempit saja.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga meninjau pembangunan Gapura dan RTH di persimpangan Poncowati, Kamis (3/8/3017) lalu.
Ia mengatakan bahwa perempatan Poncowati adalah sumber kemacetan di saat jam-jam sibuk seperti pukul 07.30- 08.00 WIB serta pada jam pulang sekolah. Ini dikarenakan Poncowati adalah kawasan pelajar yang mana terdapat puluhan sekolah di sana.
“Jalur ini merupakan pintu masuk ke semua sekolah yang ada di Poncowati, dan pada jam sekolah memang sudah macet, tapi sekarang diperparah dengan adanya pembangunan gapura yang akan memasuki Kampung Poncowati, gapura tersebut terbukti memakan bahu jalan sehingga mempersulit kendaraan yang akan melaluinya,” ungkap Natalis.
Untuk itu politisi PDI Perjuangan ini meminta agar Dinas Cipta Karya untuk mengevaluasi pembangunan gapura dan RTH di Poncowati dan minta kepada anggota Komisi III DPRD Lampung Tengah untuk melakukan sidak di lapangan.
“Kepala Dinas Cipta Karya hari ini menjanjikan akan sidak untuk mengevaluasi atau mengkoreksi pembangunan gapura tersebut. Saya tidak tahu konsep dari Dinas Cipta Karya itu seperti apa sehingga hasilnya kok seperti itu,” katanya.
Natalis juga menegaskan bahwa DPRD Lampung Tengah tetap mendukung pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah yang bertujuan positif untuk pembangunan perekonomian, tapi jangan sampai pembangunan hanya membuat dampak buruk.
Salah satu warga yang mengeluhkan adanya pembangunan gapura dan RTH, Sulis (53), warga Kampung Poncowati mengatakan, semenjak adanya pembangunan gapura kondisi lalu lintas di persimpangan Poncowati semakin parah.
Ia meminta kepada pemerintah kabupaten atau dinas terkait untuk turun ke lapangan dan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurai kemacetan.
“Diharapkan pemerintah atau dinas terkait segera menyelesaikan keluhan dari masyarakat ini agar dapat mengurai kemacatan yang setiap pagi terjadi, pembangunan seharusnya membuat nyaman masyarakat bukan membuat masalah semakin bertambah,” tuturnya.
Laporan : Iswan
Editor : Basri Subur
616 kali dilihat
