Bandar Lampung (LV) – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung Tahun 2025 yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis (23/1/2025).
Dalam arahannya, Samsudin menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI pada 20 Oktober 2024, terkait komitmen Indonesia dalam mencapai swasembada pangan dan energi sebagai langkah menghadapi tantangan global.
“Kunjungan Menko Pangan ke Lampung pada 28 Desember 2024 menegaskan percepatan target swasembada pangan dari 2028-2029 menjadi 2027. Lampung sebagai penyangga Pulau Jawa harus siap menghadapi percepatan ini,” ujar Samsudin.
Ia juga menyoroti tantangan ketahanan pangan di Lampung, seperti penyusutan lahan pertanian, distribusi yang belum optimal, irigasi yang kurang baik, monopoli harga di tingkat petani, serta praktik jual beli gabah yang perlu diawasi. Ia berharap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dapat melakukan pengawasan di lapangan.
Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengapresiasi inisiatif Kejati dalam membentuk Posko Monitoring Ketahanan Pangan untuk mengawasi dan mengendalikan pangan guna mengantisipasi gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok.
“Tentu ini akan berperan penting dalam pengawasan ketahanan pangan di Lampung. Prinsipnya, perdagangan pangan harus adil tanpa merugikan petani maupun pengusaha,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa DPRD Lampung siap berkolaborasi dalam pengawasan ketahanan pangan, baik dalam produksi maupun distribusi hasil pertanian.
Sementara itu, Kepala Kejati Lampung, Kuntadi, menjelaskan bahwa Posko Monitoring Ketahanan Pangan dibentuk karena swasembada pangan kini menjadi bagian dari sistem pertahanan negara. Oleh karena itu, aspek ketahanan pangan harus diawasi secara menyeluruh agar tidak dipolitisasi dan tetap berjalan sesuai target pemerintah pusat.
“Lampung adalah salah satu dari sepuluh lumbung pangan nasional. Ketidakmampuan kita mengendalikan ketahanan pangan akan berdampak secara nasional. Oleh karena itu, kita harus memastikan target swasembada pangan tercapai,” pungkasnya.(ang)
