Bandar Lampung (LV) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Lampung meminta perusahaan dan pihak swasta untuk lebih proaktif dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah.
Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang tidak dapat dihindari karena sudah menjadi instruksi presiden.
Namun, Khoir menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menghambat program-program yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Saat ini, perdebatannya bukan soal setuju atau tidak setuju, melainkan bagaimana kebijakan efisiensi ini tidak mengganggu program-program yang pro terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Khoir saat dikonfirmasi, Sabtu (15/2/2025).
Sebagai anggota Komisi II DPRD Lampung, Khoir mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk lebih kreatif dalam menyusun program yang tetap berdampak besar bagi masyarakat, meskipun dengan keterbatasan anggaran.
Menurutnya, salah satu cara untuk menyiasati kebijakan efisiensi anggaran adalah dengan melibatkan pihak swasta dalam berbagai kegiatan kesejahteraan masyarakat.
“Karena efisiensi bersifat mutlak, maka pemerintah dan dinas-dinas harus kreatif dalam menyusun program yang memiliki anggaran kecil tetapi manfaatnya besar, termasuk menggandeng pihak swasta,” katanya.
Khoir mencontohkan bahwa sektor pariwisata dan lingkungan hidup dapat berkembang optimal jika ada kemitraan dengan perusahaan. Dinas Pariwisata misalnya, bisa berkolaborasi dalam penyelenggaraan event, sementara Dinas Lingkungan Hidup dapat bekerja sama dengan CSR perusahaan untuk mendukung program pelestarian lingkungan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD Lampung telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan 10 OPD yang menjadi mitra kerja komisi. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menemukan bahwa setelah dilakukan efisiensi, terdapat dinas yang hanya mengelola dana sebesar Rp 1 miliar sepanjang tahun 2025.
“Kami berharap pihak swasta bisa berperan dalam membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui CSR maupun mekanisme lainnya,” ujar Khoir.
“Dengan begitu, program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dapat tetap direalisasikan dengan baik,” pungkasnya.(ang)
