Tulang Bawang Barat (LV) – Menyikapi maraknya lembaga pendidikan di Tulang Bawang Barat yang mulai bangkrut alias gulung tikar, wakil rakyat Tulang Bawang Barat angkat bicara. Komisi B DPRD Tulang Bawang Barat mendorong kalangan sekolah di daerah itu dapat menerapkan peraturan terkait zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kesenjangan yang selama ini terjadi di satuan pendidikan yang ada di kabupaten setempat. Demikian diungkapkan Sekretaris Komisi B DPRD Tulang Bawang Barat, Muammil, S.Ag, Kamis (7/9).
Legislator Demokrat ini menjelaskan, ketentuan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017, maka harus diterapkan dan tidak ada tawar menawar. “ Pantauan kami terdapat beberapa sekolah yang nyaris tutup akibat minimnya peserta didik, malah ada yang sudah gulung tikar yakni SMP Pancasila Tumijajar,”ujarnya.
Ia mengatakan DPRD akan secara rutin melakukan pemantauan terhadap proses penerimaan siswa baru di daerah itu sehingga dalam beberapa waktu kedepan. penerimaan siswa baru akan melibatkan sejumlah anggota terlebih Tulang Bawang Barat memiliki wilayah cukup luas. Terkait peraturan penerimaan siswa baru itu, ia memaparkan pihak sekolah tidak ada alasan untuk tidak mengikuti aturan zonasi tersebut. ” Masalah ini harus diikuti secara tegas. utamanya menyangkut zonasi ataupun jarak tempat tinggal calon siswa yang digunakan sebagai syarat kelulusan,” terang dia.
“Kami minta kepada pihak sekolah terutama panitia PPDB di tingkat TK, SD, dan SMP jangan semaunya sendiri berlomba mencari peserta didik baru. Sehingga dampaknya akhir-akhir ini ada sekolahan yang gulung tikar, karena tidak memiliki peserta didik,” ujarnya.
Dia juga meminta kepada Dinas Pendidikan setempat agar tidak mudah mendirikan sekolah baru serta mengeluarkan ijin operasional bagi sekolah baru, karena sekolah yang ada masih banyak yang peserta didiknya mengalami pasang surut.
Laporan : (BS)
Editor : Gati Susanto
579 kali dilihat
