Lampung tengah: lampung visual.com-
Belajar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA), Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus LPPA-DPRD Tulang Bawang Barat (Tubaba), lakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Lampung Tengah.
Ketua Pansus LPPA-DPRD Tubaba Muammil SA.g., M.M., mengatakan, bahwa Lampung Tengah telah lebih dahulu melakukan pembahasan LPPA. Maka kita ingin belajar dan menyelaraskan kegiatan kerja di DPRD Tubaba. “Sesuai dengan tupoksi kami agar pembahasan berjalan dengan lancar,” ucap Muammil, usai melakukan rapat bersama di Gedung DPRD Lamteng. Senin (1/7)
Kata Muammil, bukan hanya tukar pendapat, kita juga ingin belajar dengan Dewan-Dewan yang lebih senior. “Karena Kabupaten Tubaba itu kabupaten baru, baru ada beberapa periode ini, untuk dewannya. Dan kami juga ingin dalam pembahasan ini nantinya betul-betul di aplikasikan di Kabupaten Tubaba,” terangnya.
Di dalam pembahasan ini, lanjut kata Muammil, bahwa telah dilakukan tukar pendapat, andaikata ada di dalam pembahasan anggaran tiba-tiba muncul ada evaluasi dari Provinsi. Bagaimana menindak lanjutinya.
Jawapan mereka, asalkan memang betul dalam pembalasan timbul, dan dipalikasikan dan diketahui unsur pimpinan tidak masalah.
“Harapan kami supaya baik di dalam pembahasan anggaran, maupun pengaplikasian anggaran itu, betul-betul riil sesuai harapan masyarakat. Setelah pulang kita akan melakukan pembahasan mulai hari Rabu dengan T-APD terkait.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Wakil Ketua I DPRD Lamteng, Wahyudi mengatakan, bahwa kunker yang dilakukan Pansus LPPA-DPRD Tubaba ke DPRD Lamteng merupakan hal yang wajar. Mereka ingin sering (tukar pendapat), dan kami cukup senang jika teman-teman satu Provinsi sering berkunjung ke Lamteng, jadi kami menambah ilmu juga.
Ditanya soal dilema Pansus Lppa-Dprd Tubaba dalam pembahasan Apbd 2020, Wahyudi menyatakan, tidak ada malah. “Sepanjang kawan-kawan punya politic know, temen-temen TAPD cepet, OPD cepat menyampaikan Kua-PPAS, semua bisa berjalan normal. Kita lihat deadline akhir, bukan detlain minimal, kita tidak punya detlain minimal. Pertengahan Juni ini KUA-PPAS perubahan harus masuk, ini sudah masuk Juli. Artinya sebenarnya yang sering telat itu pemerintah.
“Temen-temen di DPRD inikan menerima KUA-PPAS harusnya tepat waktu. Baru dibahas tepat waktu,” ucap Wahyudi.
Dalam pembahasan yang krusial dalam sering ini, Tambah Wahyudi, sebenarnya temen-temen LKPJ sebutnya disana, ingin mencoba sering tentang pembahasan LPPA di Lanteng seperti apa. Ada kendala teknisnya seperti apa.
“Tadi sudah kami sampaikan ternyata polanya hampir sama. Bahwa yang terpenting dalam LPPA itu, bukan KUA-PPAS lo. Kadang-kadang teman-teman salah persepsi, ketika kita RDP tentang LPPA, kadang yang ditanya tentang anggaran KUA-PPAS. LPPA fokus kepada audit BPK di masing-masing OPD itu yang terpenting, insya allah sama dengan Tubaba,” pungkasnya. (advertorial).
7,296 kali dilihat
