Lampung Utara :
lampungvisual.com-
Terdapat delapan indikator program pengelolaan pemerintahan kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Utara) yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indikator pengelolaan program pemerintahan tersebut terdiri dari :
1. Perencanaan dan Penganggaran.
2. Pengadaan barang dan jasa.
3. Perizinan
4. Peningkatan kapabilitas aktif
5. Pengawasan internal atau Inspektorat
6. Manajemen Sumber Daya manusia.
7. Pajak daerah,
8. Dana desa dan Aset.
Indikator delapan pengelolaan program pemkab tersebut dinilai buruk oleh lembaga anti rusiah. Pasalnya dalam pengelolaan delapan program tersebut pemkab Lampura menempati posisi terburuk kedua di provinsi Lampung. Penilaian buruknya pengelolaan delapan program pemkab Lampura tersebut diungkapkan oleh perwakilan divisi pencegahan KPK, Dian Fatri saat melakukan supervisi di pemkab Lampura pada, Selasa (19/11/2019) di ruang Siger pemkab setempat.
Ditemui saat jam istirahat siang, Dian Fatri mengungkapkan kedatangan tim KPK untuk kedua kalinya ini tidak lain hanyalah melakukan supervisi KPK pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan Bupati non aktif Lampura, Agung Ilmu Mangkunegara pada Minggu malam (6/10/2019) yang lalu dengan dugaan suap atau fee proyek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan PUPR setempat. ” Kami kesini untuk monitoring proses pencegahan yang dilakukan dan pencegahan paska penindakan (OTT) yang lalu,” ujar Dian Fatri.
Pasca terjadinya OTT beberapa waktu yang lalu, Dian Fatri berharap proses pencegahan kedepan dapat lebih baik lagi berjalan. ” Kita berharap upaya pencegahan lebih optimal dilakukan sehingga tidak terulang kembali kejadian OTT. Apa lagi, kita melihat dan menilai pengelolaan delapan indikator tersebut masih sangat buruk,” terangnya.
Pantauan di lampungvisual.com tim devisi pencegahan KPK pagi hari sekitar pukul 08.30 WIB tiba di pemkab Lampura. Tim langsung diterima Plt. Bupati Lampura, Budi Utomo dan dibawa ke ruang kerjanya. Sekitar pukul 10:30 WIB tim pencegahan KPK langsung melakukan pengarahan kepada jajaran pejabat dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di pemkab setempat.
Sampai saat ini, Tim KPK masih melakukan pengarahan/supervisi kepada jajaran pejabat pemkab setempat.
Penulis : (Andrian Folta)
4,447 kali dilihat
