Breaking News
Home / Lintas Desa / Saat Reses DPRD Tubaba Kepalo Tiyuh Kartasari Minta ADD 2017 Dibayarkan

Saat Reses DPRD Tubaba Kepalo Tiyuh Kartasari Minta ADD 2017 Dibayarkan

Tulang Bawang Barat, lampungvisual.com-

Dalam rangka serap aspirasi DPRD Tub aba daerah pemilihan (Dapil)  II  kecamatan Tumijajar dan Tulangbawang Udik,  Gunawan Agung Kuncoro, SH menyerap aspirasi warga Kartasari kecamatan Tulangbawang Udik. Acara tersebut  digelar di kediaman Kepalo Tiyuh Karta Sari, Turunan Mega, Jumat (29-3-2018).

Dalam sambutannya kepalo tiyuh Kartasari  Turunan Mega meminta kepada pemda agar dalam pengelolaan dana desa  pihak BPMPT, Adwil dan  Kabag hukum harus singkron. Karena selama ini membingungkan para kepalo Tiyuh.

“Jujur saja saya katakan, selama ini banyak keluhan kami terkait birokrasi pelaporan dana desa. termasuk adanya titipan program dari dinas, contohnya dinas kesehatan kita disuruh membangun  posyandu, MCK.

Selain itu, menurut Minak Saleh sapaan akrabnya Turunan Mega, menururkan  jalan Kartasari belum sepenuhnya di bangun oleh Dinas PUPR Tubaba.

“Untuk menjaga nama baik pak Bupati, tolong pak Gunawan sampaikan ke pemda  ADD 2017 yang belum terbayar segera dicairkan, saya yakin pak bupati tidak tahu kalau santernya begini. karena selama ini kami hanya menerima siltap aja yang diterima  sekitar 100 juta, sisanya pemda masih punya hutang kepada Tiyuh,”ungkapnya.

Semenatara itu,  salah satu guru honor di SDN Karta Sari meminta honor atau insentif dari daerah agar dibayarkan lagi. Karena sejak dua tahun terakhir honor tersebut tidak cair.

“Kami harapkan kepada pemda agar memberikan honor kepada kami yang Rp.150 perbulan.

Anggota DPRD dapil II asal partai NasDem Gunawan Agung Kuncoro, SH, menjawab pertanyaan peserta reses dan berjanji akan menyampaikan kepada dinas terkait.

 “Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah berani berkata benar jika itu benar dan jika salah katakan salah.  Keluhan kepalo tiyuh ini merupakan tamparan bagi kami, dan tugas paling utama kami adalah mendengar aspirasi masyarakat.

“Akan saya pertanyakan terkait ADD yang bermasalah, dan akan kita  panggil BPMPT, terkait ADD, ada kendala apa kok tidak cair semua, masak hanya siltap saja yang cair,”pungkasnya.

Masalah titipan program dinas kesehatan kalau memang ada itu tidak dibenarkan, karena tiap tahun dinas kesehatan ada anggaran. (GS).

10,213 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

About lampung visual.com

Check Also

Bangun Jalan Tembus Antar Dusun Solusi Mengurangi Kepadatan Penduduk

Lampung Tengah, lampungvisual.com- Dampak kian dirasakan masyarakat dengan bergulirnya Program Anggaran Dana Desa (ADD), khususnya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: HARGAI KARYA KAMI