Lampung Utara, Lampungvisual.com
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara melakukan Sosialisasi dan Edukasi Waspada Investasi kepada Instansi dan masyarakat yang bertempat di aula RM Taruko jaya 1,Kelapa tujuh, Kotabumi selatan, Rabu (4/7/2018)
Kegiatan yang dibuka Bupati Lampura, Agung Ilmu Mangkunegara dihadiri oleh Polres Lampura, AKBP Eka Mulyana, Kepala OJK Provinsi Lampung, Indra Krisna, instansi pemerintah daerah dan masyarakat.
Bupati Lampura, Agung Ilmu Mangkunegara mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan literasi industri jasa keuangan, pentingnya kecermatan dalam berinvestasi dan pentingnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk penggerak perekonomian daerah.
Sosliasasi ini penting dilaksanakan karena bisa jadi masih ada yang belum memahami dan mengetahui apa dan bagaimana OJK sebagaimana dimaksud dalam UUD Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Jika kita kaitkan upaya pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional khususnya dalam sistem perekonomian nasional maka sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan diatur dan dilakukan pengawasan secara terintegrasi dan komperhensif,” ucapnya.
Ia menambahkan, tentunya banyak hal atau faktor yang melatarbelakangi mengapa sebuah lembaga itu lahir atau dibentuk termasuk dalam hal ini adalah otoritas jasa keuangan. Untuk itu, ia meminta semua peserta sosialisasi untuk secara seksama mengikuti dan memanfaatkan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menggali dan mencari tahu apa yang harus diketahui.
Sebelumnya, Kepala OJK Provinsi Lampung, Indra Krisna mengatakan OJK adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruh kegiatan didalam sektor jasa keuangan baik sektor jasa keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, reksadana, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
“Tingkat literasi dan utilitas sektor perbankan sangat mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia nampaknya kurang memahami sektor keuangan lainnya yaitu pasar modal perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian dan lembaga jasa keuangan lainnya,” Kata dia
Sehubungan dengan itu, lanjut Indra, semakin maraknya tawaran investasi dengan iming-iming imbalan yang sangat tinggi namun diragukan legalitasnya sehingga berpotensi merugikan masyarakat maka OJK telah melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa lembaga dalam wadah Satuan Tugas Waspada Investasi (BI, OJK, Polri dan Kementerian Keuangan).
“Hal ini dimaksudkan untuk melakukan tindakan preventif melalui sosialisasi dan iklan layanan masyarakat di beberapa media cetak dan elektronik agar masyarakat lebih cermat dan waspada atas tawaran investasi tersebut sehingga tidak mengalami kerugian,” jelasnya.
Lanjut dia, Maraknya praktik investasi ilegal, itu dipengaruhi banyak faktor. Dalam menyoroti perkembangan teknologi dan media sosial yang memudahkan proses penawaran produk.
Selain itu, tidak dapat dimungkiri kondisi masyarakat kini cenderung mudah tergiur akan produk dengan iming-iming bunga tinggi. “maka Masyarakat yang merasa dirugikan dapat menempuh proses hukum,” ujarnya.
Bahkan Satgas waspada Edukasi sudah terbentuk dengan tugas melakukan tindakan preventif di tengah masyarakat, pihaknya juga meminta masyarakat berperan aktif melaporkan usaha kegiatan entitas yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, termasuk membuat penawaran yang tidak masuk akal.
“Maraknya penawaran investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin sudah mengkhawatirkan. Karena itu, masyarakat diminta selalu waspada,” pungkasnya. (Adrian folta)
1,475 kali dilihat
