Lapung Utara, lampungvisual.com-
Bupati Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara. S.STP.,M.H., didampingi Sekda Lampung Utara Drs. Samsir. M.M., hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah dan Pengguna Aplikasi SP2D Bank Lampung, Perwakilan BPKP Propinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah Se- Propinsi Lampung, di Aula BPKP Propinsi Lampung, Selasa 3/10/2017.
Pada acara penandantangan nota kesepahaman tersebut Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara berarti telah memperpanjang MOu dengan BPKP yang tujuan nya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utar dapat bersinergi dalam SP2D.
Pada acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri., SH.,M.M., Kepala BPKP Propinsi Lampung, Sally Salamah, Ak., M.Prof., ACC., Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan PenyelenggaraanKeuangan Daerah, Drs Gatot Darmasto, AK., MBA., GFra., CA., CRMA., QIA., dan Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah Se- Propinsi Lampung.
Dalam laporan Kepala BPKP Propinsi Lampung, Sally Salamah, Ak., M.Prof., ACC., mengatakan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kepala Daerah Se-Propinsi Lampung yang telah menyempatkan hadir dalam acara tersebut. Beliau mengatakan bahwasannya Pemerintah Daerah sebagian besar telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Nota Kesepahaman ini anatar BPKP dengan Pemerintah Daerah telah berakhir pada hari ini dan pada hari ini pula di perpanjang dengan maksud dan tujuan agar bersinergi dalam SP2D.
Dijelaskan beliau SP2D telah dirancang kurun waktu setahun agar proses pencairan APBD dapat cepat dan tepat.
Acara dilanjutkan dengan PenandatangananNota Kesepahaman Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah dan Pengguna Aplikasi SP2D Bank Lampung, Perwakilan BPKP Propinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah Se- Propinsi Lampung.
Dalam sambutannya Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan PenyelenggaraanKeuangan Daerah, Drs Gatot Darmasto, AK., MBA., GFra., CA., CRMA., QIA., mengucapkan selamat kepada Pemerintah daerah yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah dan Pengguna Aplikasi SP2D Bank Lampung, Perwakilan BPKP Propinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah Se- Propinsi Lampung. Dilanjut Gatot, pada tahun 2019 capaian RPJMN ditergetkan Opini WTP sebesar 60% pada indicator Opini WTP Kabupaten dalam penyusunan Laporan Keuangan yang akuntable dan sesuai dengan SAP. Pada tahun 2017 Dari 378 WTP Se-Indonesia , sebanyak 112 telah menggunakan SIMDA . Total 542 LKPD sampai dengan tanggal 29 September 2017 yang naik menjadi WTP sebanyak 85 dan yang naik menjadi WDP sebanyak 14 Kabupaten / Kota. Untuk Propinsi Lampung yang belum mendapatkan WTP berjumlah 2 Kabupaten.
Dalam sambutan Gubernur Lampung yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, S.H.,M.M., mengatakan perencanaan yang baik ada lah perencanaa yang dialkukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntable dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.
Dalam proses menyusun perencanaan tentunya dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji indicator-indikator perkembangan di daerah. Gubernur Lampung juga mengharapkan dalam Simda Perencanaan dapat memberikan kemudahan –kemudahan dalam penyusunan perencanaa yang dilakukan pemerintah daerah.
Laporan : Siswanto (R)
848 kali dilihat
