Tulang Bawang Barat, lampungvisual.com-
Satu diantara Tokoh Pemuda Panaragan Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Agus Tomi, selaku putra asli daerah setempat turut bagian dalam kancah Pemilu pesta demokrasi sekala nasional tahun 2019 mendatang.
Mantan Ketua Dewan pimpinan cabang Pemuda Pancasila (DPC PP) itu, juga mengetuai Asosiasi kontraktor nasional (Askonas) serta ketua Forum komunikasi pemuda mandiri (FKPM) kabupaten Tubaba, menumpangi perahu Partai yang berlogo bintang mercy (Demokrat) dengan nomor urut 9, daerah pemiihan 1 (Dapil 1) Kecamatan Tulangbawang Tengah Tubaba.
Di ungkapkan Agus Tomi, dirinya kembali mengikuti kontestan pemilihan legislatif 2019 tersebut dengan berbekal belajar dari pengalaman pileg tahun 2014 lalu, tentunya Ia telah memiliki strategi yang jitu dan jurus yang ampuh, guna meraih kemenangan.
“Semua kembali kesuratan takdir, insyaallah rakyat akan memberikan amanat dan kepercayaannya kepada saya sebagai wakil mereka di tahun 2019 mendatang.” Kata Agus Tomi (24/8).
Lanjut dia, kembali dirinya mengikuti konstestan calon legislatif tersebut tentunya dengan mengemban sejumah misi dan visi secara jelas dan terukur.
Sebab bila tidak bagaimana seorang anggota dewan bisa melaksanakan tiga fungsi strategis di DPRD diantarana legislasi, anggaran dan pengawasan. Ini semua dapat terlaksana bila caleg memiliki visi dan misi yang jelas.
“Seorang caleg itu harus dan wajib memiliki visi misi, bayangkan saja bila anggota dewan tidak memiliki visi misi, apa yang bisa mereka lakukan terhadap tiga fungsi dalam tubuh DPRD tersebut.” Katanya.
Lebih jauh dia uraikan bila amanat rakyat diberikan kepadanya. Tentu dirinya akan berupaya mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tubaba yang aspiratif, demokratis, profesional, dalam upaya memperkuat tata Pemerintahan Daerah Otonomi Baru yang harmonis, dinamis, adil, dan sejahtera.
“Kita akan mewujudkan DPRD Tubaba sebagai sosok guru kehidupan demokrasi bagi penyelenggaraan serta tata pemerintahan daerah yang kokoh, sehingga menjadikan DPRD Kabupaten setempat sebagai lembaga perjuangan untuk optimalisasi pelayanan publik, sebagai lembaga pengambil kebijakan publik dan keputusan politik yang berkualitas.” Imbuhnya. (*/D)
2,644 kali dilihat
